Selasa, 21 Februari 2012

KONSEP DASAR DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PPh POTONGAN/PUNGUTAN


PENDAHULUAN
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
Undang-Undang PPh menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

DASAR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentu Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:
Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)                      = penghasilan netto

Penghasilan Kena Pajak (WP Ornag Pribadi           = penghasilan netto-PTKP


PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja).

CARA MENGHITUNG PPh PASAL 21

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
  1. Penghitungan masa atau bulanan ynag menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.
  2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisisan Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.
Penghitungan kembali ini dilakukan pada:
a.       Bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;
b.      Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender.
Penghitungan masa atau bulanan selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja:
  1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

Bagi pegawai tetap
Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.
Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian berikut
a.       Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4
b.      Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26
Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Lalu dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP.
Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:
1.      Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 atau;
2.      Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal Wajib Pajak mulai bekerja setelah bulan Januari.
Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surat (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:
a.       Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
b.      Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
c.       PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
d.      PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimanadisebut pada huruf b.

Bagi penerima pensiun berkala
Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut:
a.       Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
b.      Penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
c.       Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
d.      PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
e.       PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut:
a.       Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
b.      Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
c.       Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP.
d.      Setelah diperoleh PPh terutang dengan merapkan Tarif Pasal 17 ayat UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

  1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap
Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:
a.       Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
b.      Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
c.       Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
d.      Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana di atas dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur.

Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada Bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut:
1.      Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.
  1. Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama pegawai tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak.
  2. Sedangkan untuk pegawai tetap yang berkewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau yang diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan.
2.      PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 tentang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.
3.      Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang berjenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam masa pajak yang sama, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk masa pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap yang bekerja.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Upah Saku Harian atau Mingguan
1.      Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:
  1. Upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu:
  2. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari:
  3. Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
2.      Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melibihi Rp 150.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.320.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
3.      Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang harian telah melebihi Rp 150.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.320.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp 150.000,00, dikalikan 5%.
4.      Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp 1.320.000,00 dan kurang dari Rp 6.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.
5.      Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 6.000.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tariff Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

Penghitungan PPh Pasal  21 bagi Mantan Pegawai yang Menerima Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus, atau Imbalan Lain yang Bersifat, Tidak Teratur
PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun kalender.

Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Tenaga Kerja Ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas
PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 (satu) tahun kalender. Dalam hal tenaga ahli tersebut adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, Selain Tenaga Kerja Ahli, atas Imbalan yang Bersifat Berkesinambungan
Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya menerima penghasilan dari Pemotong Pajak yang bersangkutan PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
Bagi yang Tidak Memiliki NPWP atau Menerima Penghasilan Dari Selain Pemotong Pajak yang bersangkutan PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tariff Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.

Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, Selain Tenaga Kerja Ahli, atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tariff Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto.

Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Kegiatan
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tariff Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.


PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah).
CARA MENGHITUNG PPH PASAL 22
Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang
Besarnya PPh pasal 22 atas impor:
1.      Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 2,5% dari nilai impor.
PPh Pasal 22         = 2,5 % x Nilai Impor
2.      Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor.
PPh Pasal 22         = 7,5% x Nilai Impor
3.      Yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
PPh Pasal 22         = 7,5% x Harga Jual Lelang
Catatan:
Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berapa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar Cost Insurance and Freight (CIF) + bea masuk + pungutan pabean lainnya.

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN/APBD
Atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian.
PPh Pasal 22               = 1,5% x Harga Pembelian
Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah:
1.      Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp 1.000.000,00
2.      Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos.
3.      Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Cara menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif di Dalam Negeri
Besarnya PPh Pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor benda dua atau lebih di dalam negeri adalah sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.
PPh Pasal 22               = 0,45% x DPP PPN
Penjualan kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas industri otomotif ini adalah penjualan kendaraan bermotor kepada:
1.      Instansi Pemerintah
2.      Korps Diplomatik
3.      Bukan Subjek Pajak

Cara Menhitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok di Dalam Negeri
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok pada saat penjualan rokok di dalam negeri adalah 0,15% dari harga bandroll (pita cukai), dan bersifat final.
PPh Pasal 22 (Final)               = 0,15% x Harga Bandroll

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Kertas di Dalam Negeri
Besarnya PPh  Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri kertas pada saat penjualan kertas di dalam negeri adalah 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.
PPh Pasal 22                           = 0,1% x DPP PPN

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen di Dalam Negeri
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajibdipungut oleh industri semen pada saat penjualan semen di dalam negeri adalah 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.
PPh Pasal 22               = 0,25% x DPP PPN
Yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah penjualan semen dalam negeri oleh PT Indocement, PT Semen Cibinong, dan PT Semen Nusantara kepada distributor utama/tunggalnya.

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Baja di Dalam Negeri
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri baja pada saat penjualan hasil produksinya di dalam negeri adalah 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.
PPh Pasal 22               = 0,3% x DPP PPN

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Pembelian Bahan-bahan untuk Keperluan Industri atau Ekspor oleh Industri yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan dari Perdagang Pengumpul
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, pertanian, dan perikanan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak adalah sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
PPh Pasal 22               = 0,25% x Harga Pembelian

Cara Menghitung PPh Pasal 22 yang Dipungut oleh Pertamina dan Badan Usaha Selain Pertamina
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas atas penjualan hasil produksinya adalah sebagai berikut:
1.      Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU swastanisasi adalah 0,3% dari penjualan.
PPh Pasal 22         = 0,3% x Penjualan
2.      Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU Pertamina adalah 0,25% dari penjualan.
PPh Pasal 22         = 0,25% x Penjualan
3.      Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3% dari penjualan.
PPh Pasal 22         = 0,3% x Penjualan

Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
Besarnya PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai da Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
PPh Pasal 22               = 5% x harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM
Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak, Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti deviden, bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap (BUT).

CARA MENGHITUNG PPh PASAL 23
Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Dividen
Atas Penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.
PPh Pasal 23               = 15% x Bruto

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, termasuk Premium, Diskonto, dan Imbalan karena Jaminan Pengembalian Utang
Atas Penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

PPh Pasal 23               = 15% x Bruto

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Royalti
Atas penghasilan yang berupa royalty akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.
PPh Pasal 23               = 15% x Bruto

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya
Atas hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau asu ketangkasan yang diterima oleh wajib pajak badan termasuk BUT dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.
PPh Pasal 23               = 15% x Bruto

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta
Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan sengan penggunaan harta (kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan) dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
PPh Pasal 23               = 2% x Bruto

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain
Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
PPh Pasal 23               = 2% x Bruto


PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

CARA MENGHITUNG PPh PASAL 24
Penghitungan PPh Pasal 24 jika Terjadi Kerugian Usaha Dalam Negeri
            Dalam hal terjadi kerugian usaha di dalam negeri, maka sejumlah kerugian yang diderita tersebut dapat digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia (dalam negeri).

Penghitungan PPh Pasal 24 jika Terjadi Kerugian Usaha Luar Negeri
            Dalam hal terjadi kerugian yang diderita di luar negeri, maka kerugian tersebut tidak boleh digabungkan/dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.


PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)
PPh Final Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang sifat pemungutannya final. Yang dimaksud final bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh final adalah bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga obligasi dan lain-lain.

Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final
Dalam ketentuan mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini, ada beberapa jenis penghasilan (objek pajak) yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final, tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai Kredit Pajak.

PAJAK PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN, DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

PPh (Final)                  = 20% x Bruto

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK
1.      Atas bunga obligasi dengan kupon (interesting bearing bond) sebesar:
a.       20% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT
b.      20% bagi Wajib Pajak yang penduduk/ berkedudukan di luar negeri
dari jumlah bruto bunga yang sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.
2.      Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar:
a.       20% bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di dalam negeri
b.      20% bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri
Dari selisih harga jual obligasi atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
3.      Atas diskonto tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar:
a.       20% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT
b.      20% bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri
Dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PPh (Final)                  = 10% x Bruto

USAHA JASA KONSTRUKSI
Atas penghasilan daru usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak PEnghasilan yang bersifat Final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut:
1.      2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
2.      4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
3.      3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka dan angka 2;
4.      4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyesia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha;
5.      6% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyesia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

PPh (Final)                  = 25% x Bruto

PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

PPh (Final)                  = 2,5% x Margin Awal

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar